; ?>/images/googleplay.png){kind=small}
Wisatawan Diminta Tenang Terkait Aksi Mogok Pelaku Pariwisata Labuan Bajo, Ini Kata Bupati Manggarai dan BPOLBF
loading...
Pemkab Manggarai Barat terus berkoordinasi bersama seluruh unsur Forkopimda, dalam merespons situasi keamanan dan stabilitas kota Labuan Bajo menyusul aksi mogok para pelaku pariwisata di wilayahnya. Foto/MNC Media
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat terus berkoordinasi bersama seluruh unsur Forkopimda, dalam merespons situasi keamanan dan stabilitas kota Labuan Bajo menyusul aksi mogok para pelaku pariwisata di wilayahnya.
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif baru Paket Wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hingga berimbas pada pariwisata di Labuan Bajo yang berlaku sejak 1 Agustus 2022. Sehingga sejumlah warga, khususnya pelaku pariwisata di kawasan Labuan Bajo kontra dengan keputusan tersebut.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk bisa mengkondisikan keamanan para wisatawan, di mana pada beberapa hari ke depan datang ke Labuan Bajo.
“Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Selasa (2/8/2022).
“Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman,” tambahnya.
Kemudian Endi juga menegaskan, ada 3 poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat, yaitu pertama, penyampaian aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia. Ini merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang, namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang Ramah, Aman dan Nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata. Termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata.
Ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.
“Aksi tanggap darurat di Labuan Bajo melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok,” terangnya.
Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan kenaikan tarif baru Paket Wisata Pulau Komodo dan Pulau Padar hingga berimbas pada pariwisata di Labuan Bajo yang berlaku sejak 1 Agustus 2022. Sehingga sejumlah warga, khususnya pelaku pariwisata di kawasan Labuan Bajo kontra dengan keputusan tersebut.
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan, bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk bisa mengkondisikan keamanan para wisatawan, di mana pada beberapa hari ke depan datang ke Labuan Bajo.
“Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Selasa (2/8/2022).
“Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman,” tambahnya.
Kemudian Endi juga menegaskan, ada 3 poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat, yaitu pertama, penyampaian aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia. Ini merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang, namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang Ramah, Aman dan Nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata. Termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata.
Ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.
“Aksi tanggap darurat di Labuan Bajo melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok,” terangnya.
Explore More